Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memaparkan perkembangan terbaru realisasi Pengembalian Keuangan (PK) Haji Khusus tahun 1447 H / 2026 M. Hingga Selasa, 20 Januari 2026 pukul 07.00 WIB, jumlah jemaah haji khusus yang telah menerima pengembalian dana tercatat baru mencapai 3.613 jemaah. Data tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, … Read more
Realisasi Pengembalian Keuangan (PK) haji khusus tahun 1447 H / 2026 M dilaporkan masih sangat rendah. Hingga Selasa, 20 Januari 2026, pencairan dana PK yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) disebut belum mencapai 30 persen. Kondisi ini menempatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam tekanan serius menjelang sejumlah tenggat krusial. Ketua Tim 13 Asosiasi … Read more
Delapan tahun sejak resmi beroperasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan signifikan dalam pengelolaan dana haji nasional. Hingga tahun 2025, total dana kelolaan BPKH diproyeksikan mendekati Rp179 triliun, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan awal pembentukannya. Capaian tersebut disampaikan dalam peringatan Milad ke-8 BPKH yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (12/12/2025). Mengusung tema … Read more
Alzamtour.com – Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 resmi menetapkan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan haji 1447 H/2026 M dan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Keputusan tersebut mengatur kebutuhan biaya yang bersumber … Read more
Alzamtour.com – Pemerintah bersama DPR akhirnya memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Keputusan ini menjadi perhatian publik, mengingat isu transparansi dan tata kelola dana haji kerap menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Masuknya revisi UU ini membuka jalan bagi pembaruan … Read more
Penetapan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta mendapat sambutan positif dari Komisi Nasional Haji (Komnas Haji). Menurut lembaga tersebut, struktur biaya yang disepakati antara pemerintah dan DPR sudah moderat, efisien, serta berkeadilan bagi seluruh calon jemaah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panja Haji DPR telah menetapkan bahwa dari total biaya Rp87,4 juta per … Read more
Arab Saudi bersiap memberikan pengalaman baru bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Mulai tahun 2026, mereka akan mendapatkan akses eksklusif untuk menikmati layanan kereta cepat Haramain, hasil kolaborasi antara BPKH Limited (anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji) dan Saudi Arabia Railway (SAR). Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem digital perjalanan ibadah, … Read more
Kabar gembira datang bagi calon jemaah haji Indonesia tahun depan. Setelah pembahasan panjang antara Komisi VIII DPR RI dan pemerintah, akhirnya disepakati bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) — yaitu bagian yang dibayar langsung oleh calon jemaah — ditetapkan sebesar Rp54,2 … Read more
Indonesia tengah menyiapkan langkah besar di Tanah Suci.Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah akan menempati lahan seluas 80 hektare, dengan kapasitas hingga 200 ribu orang jamaah. “Luasnya 80 hektare,” ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani, usai menjadi pembicara di ajang Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di … Read more
Kabar gembira bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menargetkan proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat dimulai lebih awal, yakni pada bulan November 2025. Langkah percepatan ini dilakukan agar seluruh proses administrasi dan teknis keberangkatan jamaah dapat berlangsung lebih tertib dan efisien. Menunggu Keputusan Bersama DPR … Read more
