Indonesia tengah menyiapkan langkah besar di Tanah Suci.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah akan menempati lahan seluas 80 hektare, dengan kapasitas hingga 200 ribu orang jamaah.
“Luasnya 80 hektare,” ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani, usai menjadi pembicara di ajang Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Rosan menjelaskan, proyek ini akan menjadi kawasan terpadu yang menyediakan fasilitas lengkap untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia — mulai dari akomodasi, layanan kesehatan, pusat kuliner Nusantara, hingga area kebudayaan dan edukasi spiritual.
Danantara Tanggung Dana Awal, BPKH Ikut di Tahap Lanjutan
Menurut Rosan, Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek Kampung Haji ini. Namun pada tahap selanjutnya, pembangunan akan dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun,” ujar Rosan.
Ia menegaskan, proyek ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang modern dan mandiri, sejalan dengan visi Indonesia Global Hajj Hub.
Lahan Sudah Disiapkan, Tinggal Tunggu Izin dari Pemerintah Saudi
Terkait lokasi, Rosan mengungkapkan bahwa lahan sudah ditentukan dan kini sedang dalam tahap administrasi serta pemenuhan izin resmi dari Pemerintah Arab Saudi.
“Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Langkah ini dinilai bersejarah, karena selama ini kepemilikan properti oleh entitas asing di Arab Saudi sangat terbatas.
Namun melalui kebijakan ekonomi terbuka dari Kerajaan, peluang bagi Indonesia kini terbuka lebih lebar.
BPKH Dukung Penuh, Tunggu Selesainya Proses Lahan
Dukungan kuat juga datang dari BPKH.
Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendampingi pembangunan proyek raksasa Kampung Haji Indonesia.
“Kampung Haji sudah ada Instruksi Presiden sebagai dasar kolaborasi lintas sektor,” ujar Fadlul.
Menurutnya, proyek ini merupakan inisiatif lintas kementerian dan lembaga, dengan Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang memiliki peran pendukung.
Meski begitu, Fadlul mengakui masih ada tantangan teknis, terutama soal pengadaan lahan.
“Karena bicara tanah ya, itu memang masih ranahnya di Danantara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, BPKH akan mulai terlibat aktif setelah proses lahan selesai.
“Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim menyelesaikan semua proses pemilihan atau penyewaan tanah, baru kita bergerak,” kata Fadlul.
Target Operasional 2028, Simbol Pelayanan Haji Modern Indonesia
Proyek Kampung Haji Indonesia telah masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) sebagai salah satu program strategis lintas sektor nasional.
Pemerintah menargetkan kawasan ini mulai beroperasi pada tahun 2028, bersamaan dengan peluncuran layanan haji modern Indonesia.
Jika terealisasi, Kampung Haji ini bukan hanya tempat singgah jamaah, tetapi juga ikon diplomasi spiritual dan ekonomi Indonesia di Timur Tengah — simbol pelayanan umat yang bermartabat, mandiri, dan bertaraf global.
