ALZAMTOUR – Pemerintah secara resmi mempertegas dan memperluas hak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melalui Pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Salah satu sorotan utama dari regulasi terbaru ini adalah dimasukkannya hak kuota haji tambahan bagi PIHK, ketentuan yang sebelumnya belum diatur dalam UU 8/2019. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pemerintah untuk memberikan ruang lebih besar bagi penyelenggara haji khusus dalam meningkatkan layanan dan kapasitas keberangkatan.
Kuota Tambahan Jadi Poin Baru yang Krusial untuk PIHK
Dalam revisi undang-undang tersebut, pasal baru ini menegaskan bahwa PIHK kini memiliki hak menerima kuota haji tambahan, sesuai kebijakan alokasi pemerintah. Aturan ini menjadi terobosan karena memberi fleksibilitas lebih bagi penyelenggara dalam memenuhi permintaan calon jemaah haji khusus yang terus meningkat.
Selain kuota tambahan, pemerintah juga tetap mempertahankan hak-hak PIHK yang sebelumnya telah diatur, untuk memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus tetap terjaga.
Akses Pembinaan dan Informasi Kebijakan Semakin Diperkuat
Regulasi yang diperbarui ini memastikan bahwa PIHK mendapatkan pembinaan langsung dari Menteri terkait penyelenggaraan haji khusus. Pembinaan tersebut meliputi aspek operasional, pelayanan, manajemen risiko, serta peningkatan standar mutu.
Selain itu, PIHK berhak mengakses seluruh informasi kebijakan penyelenggaraan haji khusus secara tepat dan menyeluruh. Transparansi ini dianggap penting untuk memudahkan penyelarasan operasional antara pemerintah dan penyelenggara swasta.
PIHK Mendapat Akses Data Jemaah untuk Tahun Berjalan
UU 14/2025 juga memberikan akses resmi kepada PIHK untuk memperoleh data jemaah haji khusus pada tahun berjalan. Data tersebut mencakup identitas jemaah, informasi administrasi, serta komponen data lain yang diperlukan untuk memperlancar proses pendaftaran, pemberkasan, dan pelayanan.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kendala administrasi dan meningkatkan akurasi data dalam proses keberangkatan jemaah.
Hak atas Penyaluran Dana Bipih Khusus Secara Terarah
Dalam aspek keuangan, PIHK berhak menerima saldo setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih Khusus) dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penyaluran dana ini dilakukan sesuai jumlah jemaah yang telah melunasi dan dijadwalkan berangkat di tahun tersebut.
Ketentuan ini memperjelas mekanisme pengelolaan dana, sekaligus memberikan kepastian keuangan bagi PIHK dalam mengatur layanan dan akomodasi jemaah.
Akses Informasi Pengawasan dan Kuota Petugas Turut Dijamin
Regulasi baru ini juga memastikan bahwa PIHK mendapatkan informasi terkait hasil pengawasan, penilaian akreditasi, serta ketentuan operasional lainnya. Tidak hanya itu, PIHK juga dijamin memperoleh kuota untuk penanggung jawab, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah, yang bertugas mendampingi jemaah selama perjalanan ibadah haji khusus.
