Tangerang, 1 Agustus 2025 – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M resmi ditutup pada Kamis (31/7). Dalam forum tersebut, berbagai rekomendasi strategis dirumuskan untuk meningkatkan kualitas layanan haji ke depan.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nugraha Stiawan, menyampaikan bahwa Misi Haji Indonesia mendapatkan apresiasi dari otoritas Arab Saudi atas keberhasilannya dalam menangani berbagai tantangan selama masa transformasi layanan haji.
“Koordinasi lintas sektor, peran petugas haji yang optimal, serta dukungan dari banyak pihak menjadi kunci sukses layanan haji tahun ini,” ujar Nugraha saat membacakan hasil Rakernas.
Lima Topik Utama Pembahasan
Rakernas membahas lima isu sentral dalam penyelenggaraan haji:
- Manajemen Manasik, DAM, serta pola rekrutmen dan pembinaan petugas haji.
- Pemvisaan, transportasi udara, dan layanan kesehatan.
- Pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi.
- Pelayanan berbasis syarikah, layanan Masyair, dan integrasi aplikasi Nusuk.
- Penetapan BPIH dan percepatan pelunasan Bipih.
Rangkuman Rekomendasi Rakernas:
1. Peningkatan Manajemen Manasik dan Pembinaan Petugas
- Standarisasi kompetensi pembimbing dan integrasi kurikulum manasik secara nasional.
- Uji kompetensi bagi pembimbing ibadah di tingkat kabupaten/kota.
- Perbaikan sistem rekrutmen petugas agar lebih transparan dan akuntabel.
- Penilaian kinerja petugas berbasis sistem dan pelatihan teknis menyeluruh.
- Rekrutmen tenaga mukimin dan mahasiswa dengan legalitas masuk Makkah.
2. Sinkronisasi Pemvisaan dan Kebijakan Kesehatan
- Harmonisasi jadwal pelunasan dan pemvisaan dengan kebijakan Arab Saudi.
- Penyusunan kebijakan khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan penggabungan mahram.
- Pembentukan crisis center untuk penanganan darurat.
- Penerapan istitha’ah kesehatan secara ketat dan terintegrasi.
3. Optimalisasi Layanan Akomodasi dan Transportasi
- Koordinasi erat dengan Kementerian Haji Saudi terkait Taklimatul Hajj.
- Aturan manajemen barang bawaan jemaah.
- Penguatan ekosistem ekonomi haji berbasis produk dalam negeri.
4. Penguatan Layanan Berbasis Syarikah dan Aplikasi Nusuk
- Evaluasi menyeluruh kinerja syarikah.
- Sinkronisasi data SISKOHAT dengan e-Hajj Saudi.
- Distribusi kartu Nusuk dan edukasi penggunaannya dalam manasik.
5. Penetapan BPIH dan Pelunasan Bipih Lebih Awal
- Kolaborasi Kemenag, DPR RI, dan BPKH untuk mempercepat penetapan biaya haji.
- Penyusunan regulasi bersama terkait mekanisme pembiayaan haji.
- Mengikuti timeline yang ditetapkan Arab Saudi secara ketat.
Rakernas yang diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur seperti Kemenag, Komisi VIII DPR RI, BPKH, dan Dubes RI untuk Arab Saudi, menjadi forum penting dalam menyusun arah kebijakan haji nasional.
Dengan hasil rekomendasi ini, diharapkan pelayanan haji Indonesia tahun-tahun berikutnya bisa lebih profesional, akuntabel, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kenyamanan serta kemabruran jemaah.
