JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan kesiapannya untuk membahas revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai respon terhadap tantangan dan transformasi sistem layanan haji, termasuk implementasi digitalisasi seperti e-Hajj oleh pemerintah Arab Saudi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membedah Permasalahan Ibadah Haji” yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
Legislasi Tak Hanya Cepat, Tapi Harus Tepat dan Terpadu
“Kami di Komisi VIII DPR siap membahas draf revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Namun, prosesnya bukan sekadar cepat, melainkan harus tepat dan mendalam agar tidak mengganggu proses haji yang sedang dan akan berjalan,” tegas Hidayat.
Ia menegaskan bahwa revisi UU haji memiliki landasan konstitusional kuat, mengacu pada Pasal 20 UUD 1945. Namun, DPR tidak dapat bekerja sendiri. “Kunci dari keberhasilan legislasi ini adalah kolaborasi dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji (BP Haji),” katanya.
Koalisi Lintas Fraksi dan Keterbukaan untuk Masukan Publik
Hidayat juga menekankan pentingnya solidaritas politik dan pengawasan kolektif dalam proses revisi UU. Menurutnya, keterlibatan lintas fraksi dan stakeholder mutlak diperlukan demi menghasilkan regulasi yang komprehensif dan mengutamakan kepentingan jemaah.
“DPR membuka ruang untuk masukan dari berbagai pihak. Harapan kami adalah terbentuknya koalisi nasional yang mengawal proses ini secara terbuka dan objektif,” jelasnya.
Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2025 dan Peran Strategis BP Haji
Hidayat juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya, meski masih diwarnai tantangan adaptasi kebijakan dari Arab Saudi.
Ia mendorong optimalisasi peran BP Haji sebagai mitra strategis Kemenag dalam memperkuat tata kelola haji masa depan.
DPR & Kemenag Kompak Hadapi Dinamika Global Layanan Haji
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prof. Hilman Latief, menegaskan bahwa DPR RI selama empat tahun terakhir telah menjadi mitra aktif dalam merespons perkembangan sistem haji global.
“Kami bersama DPR terus berdiskusi dan mengevaluasi berbagai kebijakan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan, demi pelayanan haji yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman,” ujar Hilman.
