Jakarta – Penyelenggaraan ibadah haji ke depan tak hanya akan bergantung pada manajemen internal Indonesia, tetapi juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, dalam Seminar Nasional “Prospek Pelaksanaan Ibadah Haji Pasca Pembentukan BP Haji” di Universitas Yarsi, Rabu (30/7/2025).
“Haji diselenggarakan di Arab Saudi yang menganut sistem kerajaan, sementara kita mengelola berdasarkan undang-undang negara demokrasi. Jadi, diplomasi dua negara menjadi sangat penting,” jelas Hilman.
Haji Bukan Sekadar Urusan Dalam Negeri
Hilman menegaskan bahwa haji adalah aktivitas lintas negara yang mencakup:
- Alokasi kuota jemaah
- Transportasi dan akomodasi
- Layanan kesehatan
- Sistem visa elektronik dan otorisasi digital
Keseluruhan aspek ini dikelola di bawah otoritas penuh Arab Saudi, sehingga perubahan kebijakan dari pihak Saudi dapat langsung memengaruhi kesiapan operasional haji Indonesia.
“Kadang perubahan mendadak dari Saudi bisa memengaruhi sistem kita. Maka itu, diplomasi haji yang profesional sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Regulasi dan Peran BP Haji
Indonesia sendiri mengacu pada UU No. 8 Tahun 2019 sebagai kerangka hukum utama penyelenggaraan haji. Saat ini, Presiden telah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai entitas khusus yang akan menangani pelaksanaan haji secara lebih fokus dan terstruktur.
“BP Haji ini masih dalam tahap penyempurnaan undang-undangnya. Tapi ini arah yang strategis untuk haji ke depan,” ungkap Hilman.
Tantangan Global, Peluang Nasional
Dengan sistem kerajaan yang sentralistik di Arab Saudi, keputusan bisa diambil secara cepat namun kurang bisa diprediksi bagi negara pengirim jemaah seperti Indonesia. Inilah yang disebut Hilman sebagai tantangan diplomasi haji modern.
Ia juga mengingatkan pentingnya Indonesia tidak hanya reaktif terhadap kebijakan global, tetapi juga proaktif memengaruhi kebijakan haji internasional demi kepentingan jemaah Indonesia—terbesar di dunia.
Ekonomi Haji dan Konektivitas Nasional
Lebih lanjut, Hilman menekankan pentingnya memikirkan manfaat ekonomi haji bagi Indonesia. Sektor seperti UMKM, petani, dan pelaku industri halal harus mendapat tempat dalam ekosistem haji nasional.
“Kita perlu mengoptimalkan manfaat haji untuk Indonesia. Jangan hanya berpikir dari sisi keberangkatan, tapi juga dari sisi ekonomi dan pengaruhnya ke masyarakat luas,” tandasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal, dan Ketua Pembina Yayasan Yarsi Jurnalis Uddin.
