Riyadh, 5 Juli 2025 – Pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas pelanggaran keimigrasian. Dalam periode 26 Juni hingga 2 Juli 2025, sebanyak 17.863 orang ilegal ditangkap dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan lembaga pemerintah terkait di seluruh wilayah Kerajaan.
Dari jumlah tersebut, 8.051 orang telah dideportasi, sementara sisanya masih menjalani proses hukum dan administrasi. Langkah ini merupakan bagian dari penegakan Hukum Kependudukan, Keamanan Perbatasan, dan Ketenagakerjaan.
Rincian Penangkapan:
- 10.746 pelanggar Undang-Undang Kependudukan
- 4.362 pelanggar Hukum Keamanan Perbatasan
- 2.755 pelanggar Hukum Ketenagakerjaan
Upaya Penyeberangan Ilegal: 1.507 Ditangkap di Perbatasan
Sebanyak 1.507 orang ditangkap saat mencoba menyeberang masuk ke Arab Saudi secara ilegal. Profil kebangsaan mereka sebagai berikut:
- 65% berasal dari Ethiopia
- 33% dari Yaman
- 2% dari negara lain
Tak hanya pelaku, 26 orang lainnya juga ditangkap karena membantu pelanggar, baik dengan menyediakan transportasi, tempat tinggal, atau pekerjaan.
Proses Hukum dan Deportasi
Dari total pelanggar yang ditangkap:
- 6.839 orang telah dikirim ke perwakilan diplomatik untuk pengurusan dokumen perjalanan
- 2.392 orang sedang dalam proses pemesanan tiket kepulangan
- 13.362 pelanggar (11.874 pria dan 1.488 wanita) masih menjalani berbagai tahapan proses hukum
Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Bantuan Imigran Ilegal
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti:
- Menyediakan transportasi,
- Menyediakan tempat tinggal,
- Memberikan pekerjaan atau bantuan lainnya
kepada imigran ilegal, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun, denda hingga SAR 1 juta (sekitar Rp4,2 miliar), serta penyitaan kendaraan dan properti yang digunakan.
Imbauan kepada Masyarakat
Masyarakat diminta untuk melaporkan aktivitas pelanggaran melalui jalur resmi:
- 911 untuk wilayah Makkah, Riyadh, dan Provinsi Timur
- 999 dan 996 untuk wilayah lainnya di Kerajaan
Penegakan Hukum Keimigrasian Semakin Ketat
Kebijakan tegas ini sejalan dengan upaya Arab Saudi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang musim haji yang biasanya diikuti oleh meningkatnya mobilitas penduduk dari berbagai negara.
Kementerian menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang mencoba masuk atau tinggal di wilayah Kerajaan tanpa izin resmi.
