DPR Ubah Peta Mitra Kerja untuk Urusan Haji
ALZAMTOUR.COM – Untuk pertama kalinya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi ditetapkan sebagai mitra Komisi VIII DPR RI, menggantikan posisi Kementerian Agama (Kemenag). Keputusan bersejarah ini diambil dalam Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI, Kamis (2/10/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa langkah ini sudah melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi.
“Berdasarkan hasil rapat konsultasi pada 1 Oktober 2025, maka Kementerian Haji dan Umrah ditetapkan sebagai mitra resmi Komisi VIII DPR RI,” ujarnya.
Dasar Hukum dan Perubahan Regulasi
Keputusan DPR ini memiliki landasan kuat, yaitu Pasal 24 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, yang memungkinkan perubahan mitra kerja komisi sesuai kebutuhan.
Langkah ini juga sejalan dengan revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Revisi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan ibadah haji dan umrah kini sepenuhnya di bawah Kemenhaj, bukan lagi Kemenag.
Menteri Haji Pertama Indonesia
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama, didampingi Dahnil Azhar Simanjuntak sebagai wakil menteri. Keduanya dilantik pada 8 September 2025 di Istana Negara.
Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafii menekankan bahwa pembentukan Kemenhaj bukan sekadar perubahan birokrasi, tetapi sebuah momentum penting.
“Presiden mengharapkan agar penyelenggaraan haji dan umrah lebih profesional, transparan, dan bebas dari masalah klasik,” katanya.
Harapan untuk Tata Kelola Haji yang Lebih Baik
Selama ini, penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia kerap menghadapi persoalan antrean panjang, biaya yang tinggi, hingga layanan yang belum merata. Dengan adanya Kemenhaj, DPR berharap tata kelola haji akan lebih efisien, transparan, dan mampu mengurangi problem yang selama ini membayangi jamaah.
