Penetapan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta mendapat sambutan positif dari Komisi Nasional Haji (Komnas Haji). Menurut lembaga tersebut, struktur biaya yang disepakati antara pemerintah dan DPR sudah moderat, efisien, serta berkeadilan bagi seluruh calon jemaah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panja Haji DPR telah menetapkan bahwa dari total biaya Rp87,4 juta per jemaah, Rp54,1 juta (62%) ditanggung langsung oleh jemaah, sementara Rp33 juta (38%) disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Saat ini, jumlah calon jemaah haji Indonesia mencapai 5,5 juta orang yang sedang menunggu giliran berangkat.
⚖️ Menjaga Keseimbangan antara Subsidi dan Efisiensi
Ketua Komnas Haji, H. Mustolih Siradj, menilai bahwa postur biaya haji tahun 2026 sudah ideal, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Ia menyebut pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi pengeluaran dan keberlanjutan subsidi bagi jemaah.
“Subsidi dari nilai manfaat dana haji masih bisa dijaga tanpa terjadi pembengkakan. Ini langkah realistis yang berpihak pada keberlanjutan sistem keuangan haji,” kata Mustolih dalam siaran tertulis, Jumat (31/10/2025).
Ia juga menegaskan bahwa menurunkan porsi pembayaran jemaah secara berlebihan dengan menaikkan subsidi justru berisiko terhadap keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang.
“Idealnya, porsi subsidi dari nilai manfaat ini harus perlahan dikurangi agar keuangan haji tetap berkelanjutan. Apalagi antrean haji saat ini bisa mencapai puluhan tahun,” tambahnya.
💰 Transparansi Pengelolaan Dana Haji dan Nilai Manfaat
Total dana kelolaan haji yang diinvestasikan BPKH kini mencapai sekitar Rp172 triliun, ditempatkan pada instrumen investasi berbasis syariah. Nilai manfaatnya dibagi menjadi tiga pos utama:
- 💡 Subsidi biaya keberangkatan bagi jemaah tahun berjalan, sekitar Rp33–35 juta per orang.
- 💳 Dana virtual account bagi jemaah yang masih menunggu, sekitar Rp500 ribu per tahun.
- 🏢 Operasional BPKH, sekitar 5% dari total manfaat per tahun.
Namun, Mustolih juga menyoroti ketimpangan yang masih terjadi antara jemaah yang sudah berangkat dan mereka yang masih menunggu giliran.
“Porsi subsidi kepada jemaah berangkat dan jemaah tunggu masih terlalu timpang. Ini perlu dirasionalisasi agar sistem tetap adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
🌙 Harapan Komnas Haji untuk Penyelenggaraan Haji 2026
Komnas Haji mengapresiasi upaya pemerintah menurunkan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden agar biaya perjalanan haji tidak memberatkan masyarakat.
“Tahun 2026 akan menjadi ujian pertama bagi Kemenhaj dalam penyelenggaraan ibadah haji. Publik tentu akan menilai sejauh mana pelayanan dan efisiensi bisa berjalan seimbang,” kata Mustolih.
Komnas Haji juga meminta agar kesepakatan biaya ini tetap konsisten hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum resmi penyelenggaraan haji 2026.
✅ Kesimpulan
Dengan penetapan biaya haji 2026 yang dinilai moderat dan berkeadilan, Komnas Haji optimistis pelayanan ibadah akan tetap terjaga. Pemerintah diminta terus menjaga transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan dana haji demi kemaslahatan seluruh jemaah Indonesia.
