🕋 Reformasi Haji Masuk Tahap Serius
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, menyampaikan hal ini dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) Angkatan XI di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (15/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pembenahan sistem haji kini ditangani secara lebih fokus karena sudah berada di bawah kementerian khusus.
“Selain karena memang telah menjadi komitmen. Saat ini bidang penyelenggaraan haji sudah ditangani oleh kementerian khusus haji dan umrah,” ujar Ansari.
Menurutnya, Presiden dan Menteri Haji menaruh harapan besar agar Indonesia mampu menjadi contoh dunia dalam tata kelola haji.
Dengan adanya kementerian baru, seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan diharapkan lebih tertata dan profesional.
🧭 DPR Kawal Proses Perubahan
Ansari juga menambahkan, DPR RI berkomitmen mengoptimalkan fungsi pengawasan agar reformasi penyelenggaraan haji berjalan efektif.
Ia berharap masa transisi antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji bisa berlangsung efisien dan tepat waktu, mengingat pelaksanaan haji 2026 semakin dekat.
“Kami di Komisi VIII DPR RI tentu sangat berkepentingan agar penyelenggaraan haji terus semakin baik. Karena itu, fungsi pengawasan akan kami optimalkan,” ujarnya.
⚖️ Pembagian Kuota Lebih Adil
Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris menilai kebijakan baru pemerintah dalam pembagian kuota haji 2026 merupakan langkah penting menuju sistem antrean yang lebih adil dan transparan.
“Namun, keadilan antrean tidak cukup diwujudkan dengan pembagian kuota semata. Diperlukan strategi pendukung yang menyeluruh, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah,” tegas Fahira di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
✈️ Kuota Tetap, Sistem Baru Diharapkan Lebih Efisien
Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia 2026 sebanyak 221.000 jemaah, sama seperti tahun sebelumnya.
Meski belum ada penambahan, pemerintah Indonesia tetap optimistis sistem baru ini bisa menghadirkan proses pendaftaran dan keberangkatan yang lebih transparan, efisien, dan manusiawi.
🌍 Kesimpulan
Upaya pembenahan sistem haji ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Dengan pengawasan DPR, dukungan kementerian baru, serta partisipasi masyarakat, Indonesia berpotensi menjadi percontohan global dalam tata kelola haji modern.
