Pemerintah Indonesia mulai membuka peluang besar dalam ekosistem haji dan umrah global dengan membidik sektor pengadaan makanan bagi jutaan jamaah di Mekkah. Langkah ini diinisiasi dalam rapat Pokja Ekosistem Haji dan Umrah sebagai strategi memaksimalkan perputaran ekonomi yang selama ini justru dinikmati pemasok dari luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa potensi bisnis ini sangat besar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jamaah terbanyak di dunia.
“Nilainya bisa mencapai Rp 50–60 triliun hanya dari makanan saja,” ujar Zulhas dalam rapat di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Potensi Ekonomi Raksasa: 221 Ribu Jemaah Haji + 1,7 Juta Jamaah Umrah
Setiap tahun, Indonesia memberangkatkan lebih dari:
- 221.000 jamaah haji, dan
- 1,7 juta jamaah umrah.
Dengan jumlah sebesar itu, kebutuhan konsumsi harian sangat tinggi. Namun, suplai makanan selama ini masih bergantung pada negara lain, sehingga devisa yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia justru mengalir ke luar negeri.
Pemerintah ingin membalikkan kondisi itu.
“Kalau tidak bisa 100%, minimal sebagian kita suplai dulu. Kalau nantinya semua bisa dari Indonesia, manfaat ekonominya akan kembali ke negara kita,” tegas Zulhas.
Efek Positif: Ongkos Haji Berpotensi Turun
Masuknya Indonesia sebagai pemasok makanan diyakini dapat memberikan dampak langsung pada biaya perjalanan ibadah, terutama komponen konsumsi jemaah. Selama ini, biaya makanan di Tanah Suci menjadi salah satu faktor terbesar dalam pembiayaan haji.
“Kalau makanan bisa kita suplai, ongkos haji bisa turun atau minimal tidak naik,” kata Zulhas.
Dengan kata lain, selain membuka peluang usaha bagi industri pangan nasional, kebijakan ini juga menawarkan manfaat langsung bagi jamaah.
Tantangan: Perizinan dan Standar Keamanan Pangan Arab Saudi
Meski peluang sangat besar, pemerintah mengakui bahwa proses implementasi tidak bisa dilakukan secara instan. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi diperlukan untuk menyesuaikan standar dan regulasi pangan.
Zulhas menyebutkan bahwa BPOM telah diminta untuk segera melakukan komunikasi resmi ke Arab Saudi guna menyelesaikan hambatan terkait produk:
- makanan siap saji,
- makanan fresh,
- dan kategori yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi.
Kementerian Haji: Perputaran Ekonomi Mencapai Rp 60 Triliun
Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, turut menegaskan besarnya perputaran ekonomi dalam sektor konsumsi jemaah.
“Perputaran uang haji sekitar Rp 20 triliun, sementara umrah mencapai Rp 40 triliun,” ungkap Irfan.
Kementerian Haji saat ini tengah berkolaborasi dengan Kemenko Pangan dan kementerian terkait untuk membuka jalan bagi produk makanan Indonesia agar masuk ke jaringan layanan haji dan umrah di Arab Saudi.
“Kami ingin makanan yang dikonsumsi jemaah Indonesia, baik haji maupun umrah, bisa disuplai langsung dari Indonesia,” ujar Irfan.
Kesimpulan: Peluang Emas yang Harus Segera Dieksekusi
Pemerintah melihat peluang ekonomi besar yang selama ini belum tergarap optimal. Dengan suplai makanan yang dikembangkan dari dalam negeri, Indonesia bisa:
- Meningkatkan devisa,
- Membuka lapangan kerja baru,
- Mengurangi biaya haji,
- Mengokohkan ekosistem layanan jemaah di Arab Saudi.
Namun, keberhasilan program ini akan bergantung pada kecepatan koordinasi dan kesesuaian standar dengan aturan Arab Saudi.
Sumber:
Artikel ini disusun berdasarkan informasi dari himpuh.or.id.