Jakarta, 15 Oktober 2025 – AlzamTour.com
Dalam upaya menciptakan tata kelola haji yang bersih dan transparan, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (14/10).
Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.
“Presiden berharap pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah dapat berlangsung bersih dan transparan. Karena itu, sejak awal kami meminta pendampingan langsung dari Kejaksaan Agung,” ujar Gus Irfan.
💰 Fokus Pengawasan: Dana dan Kuota Haji
Kemenhaj meminta Kejagung turut mengawasi pengelolaan dana haji yang mencapai Rp17–20 triliun. Nilai sebesar ini dinilai sangat rawan terhadap potensi penyalahgunaan bila tidak dikawal secara ketat.
“Kebocoran 1% saja sudah setara Rp200 miliar. Karena itu, kami minta semua pihak berhati-hati dan bekerja sesuai aturan,” tegas Gus Irfan.
Selain dana, pengawasan juga mencakup potensi penyalahgunaan kuota haji yang selama ini menjadi sorotan publik. Kemenhaj ingin memastikan seluruh proses berjalan adil, transparan, dan sesuai koridor hukum.
🏛️ Pendampingan Aset dan Seleksi Pejabat Baru
Kemenhaj juga meminta Kejagung mendampingi proses peralihan aset dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kementerian Agama.
Selain itu, Kejagung akan membantu melakukan penelusuran integritas terhadap 300–400 calon pejabat baru yang akan bergabung ke dalam Kementerian Haji.
“Kami ingin memastikan mereka yang bergabung adalah orang-orang bersih dan berkomitmen menjalankan amanah,” kata Gus Irfan.
⚖️ Kejagung Siap Kawal Bersih-Bersih Birokrasi
Menanggapi hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan dukungan penuh Kejaksaan dalam mengawal reformasi birokrasi di Kemenhaj.
“Pendampingan ini bertujuan agar tata kelola haji ke depan benar-benar bersih, profesional, dan jauh dari praktik korupsi,” ujarnya.
Burhanuddin menegaskan, kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk membangun sistem pengelolaan dana dan aset haji yang lebih akuntabel dan modern, demi terciptanya pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia.
