Serpong, 29 Juli 2025 – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi menyatakan komitmennya untuk berperan lebih aktif dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini ditegaskan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Arab Saudi, Dr. H. Abdulaziz Ahmad, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji 1446 H/2025 M yang digelar di Serpong, Banten.
Dengan mengusung tema “Legacy, Change and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Membangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Rakernas menjadi momen penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi serta menyusun strategi penyelenggaraan haji yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.
Keterlibatan KBRI Sejak Awal: Kunci Diplomasi Pelayanan Jemaah
Dubes Abdulaziz menekankan pentingnya keterlibatan aktif KBRI Riyadh sejak fase awal persiapan haji. Menurutnya, diplomasi pelayanan jemaah bisa diperkuat melalui keterlibatan dalam:
- Fasilitasi perizinan
- Negosiasi kebijakan dengan otoritas Saudi
- Pendampingan protokol kesehatan dan keimigrasian
“Haji adalah ibadah yang sangat kompleks dan masif. Keterlibatan KBRI sejak awal akan mencegah berbagai persoalan teknis yang sering terjadi di lapangan,” tegas Abdulaziz.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga secara lebih dini, terutama dalam hal perizinan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), tasreh petugas, dan transisi kelembagaan menuju Badan Penyelenggara Haji (BPH).
Strategi Pembenahan Sistem: Kloter, Akomodasi, dan Layanan Terintegrasi
Dalam kesempatan itu, Dubes RI juga menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperbaiki mutu layanan haji di masa mendatang. Beberapa poin penting di antaranya:
- Penyusunan kloter berdasarkan aspek kebugaran jemaah
- Penataan ulang akomodasi hotel jemaah di Makkah agar lebih terklaster
- Integrasi layanan antara petugas, syarikah, dan otoritas transportasi
- Pembatasan jumlah syarikah demi kemudahan pengawasan
- Rekrutmen petugas yang memiliki kemampuan bahasa asing
- Penyusunan pedoman teknis istitha’ah dan penetapan kloter
“Transisi ini adalah momentum pembenahan. Kita belum perlu menambah kuota, fokus dulu memperkuat sistem,” ujar Abdulaziz.
Komitmen Mewujudkan Layanan Haji yang Lebih Profesional
Dubes Abdulaziz menyampaikan bahwa semua masukan ini bukan bentuk kritik, melainkan bagian dari ikhtiar bersama membangun sistem penyelenggaraan haji yang lebih kokoh dan profesional. Sinergi lintas instansi, konsolidasi data, hingga efisiensi distribusi logistik di Armuzna menjadi perhatian utama.
Dengan semangat diplomasi aktif dan kolaborasi lintas sektor, KBRI siap mendukung penuh transformasi haji 2026 demi tercapainya ibadah yang aman, sah, tertib, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia.
