Kabar gembira bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menargetkan proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat dimulai lebih awal, yakni pada bulan November 2025.
Langkah percepatan ini dilakukan agar seluruh proses administrasi dan teknis keberangkatan jamaah dapat berlangsung lebih tertib dan efisien.
Menunggu Keputusan Bersama DPR
Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu pembahasan final dengan DPR terkait besaran Bipih yang akan berlaku untuk musim haji 2026.
“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati dan keluar Keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa mulai pelunasan,” ujar Irfan di Jakarta, Rabu (8/10).
Ia menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2026 akan dibentuk terlebih dahulu untuk menetapkan angka resmi Bipih.
“Sekarang DPR lagi reses, mungkin sekitar 20 Oktober baru mulai. Tapi kita sesuaikan dengan jadwal DPR,” tambahnya.
Meskipun angka final belum ditentukan, Irfan mengingatkan calon jamaah yang masuk estimasi keberangkatan 2026 agar mulai menyiapkan dana sejak sekarang.
“Persiapan pelunasan itu seharusnya dimulai dari sekarang. Jangan tunggu mepet, supaya tidak ada kendala administratif nanti,” tegasnya.
BPKH Sudah Setor Rp2,7 Triliun ke Sistem e-Hajj
Dari sisi keuangan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga sudah mengambil langkah strategis lebih awal. Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memastikan bahwa pihaknya telah menyetorkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun ke pemerintah Arab Saudi.
“BPKH sudah menyetorkan Rp2,7 triliun sebagai pendaftaran bagi Indonesia di sistem e-Hajj Arab Saudi. Ini untuk memastikan ketersediaan tempat di Arafah,” ungkap Fadlul.
Langkah ini menjadi bagian penting agar Indonesia mendapatkan alokasi kuota dan fasilitas lebih cepat di Tanah Suci.
Lebih jauh, Fadlul menambahkan bahwa BPKH kini tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga mulai terlibat dalam pengadaan dan negosiasi harga kebutuhan jamaah di Arab Saudi.
“Dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPKH disebut turut serta dalam pelaksanaan haji. Implementasinya sedang kita siapkan,” jelasnya.
Menuju Penyelenggaraan Haji yang Transparan dan Efisien
Dengan target pelunasan lebih awal, pemerintah berharap proses penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih terencana — mulai dari verifikasi kesehatan, manasik, hingga pengadaan akomodasi dan transportasi.
Koordinasi antara Kemenhaj, DPR, dan BPKH diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan mengutamakan kepentingan jamaah.
Kini, keputusan akhir berada di tangan DPR dan Kemenhaj untuk menuntaskan pembahasan biaya resmi. Jika sesuai jadwal, calon jamaah Indonesia bisa mulai melunasi Bipih pada November 2025, lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa penyelenggaraan haji Indonesia terus berbenah menuju pelayanan yang modern, cepat, dan profesional.
🕋 Kesimpulan
Pemerintah mendorong percepatan pelunasan haji 2026 agar seluruh calon jamaah dapat lebih siap secara finansial dan administratif. Dengan dukungan BPKH yang telah menyetorkan dana awal ke sistem e-Hajj, Indonesia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelayanan ibadah haji.