Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 1446 H/2025 M kembali dievaluasi melalui Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah di masa depan.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyampaikan hal tersebut dalam acara publikasi hasil SKJHI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
“Survei ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia secara terukur sekaligus mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan. Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya,” ujar Hilman.
Survei Independen, Tren Kepuasan Meningkat
Hilman menegaskan bahwa survei tidak dilakukan langsung oleh Kementerian Agama, melainkan oleh BPS sebagai lembaga independen yang sejak 2010 melaksanakan survei secara profesional dan objektif.
Data menunjukkan, indeks kepuasan jemaah haji terus mengalami peningkatan. Pada 2023, indeks berada di angka 85,83, naik menjadi 88,20 pada 2024. Untuk hasil 2025, Hilman menyebut akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS.
“Survei ini adalah potret objektif kualitas penyelenggaraan haji. Kenaikan indeks menunjukkan adanya peningkatan layanan, tetapi kami juga mendapatkan catatan-catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Cakupan Layanan Semakin Luas
Tahun ini, survei turut memperluas cakupan penilaian terhadap sejumlah aspek penting, di antaranya:
- Layanan dalam negeri sebelum keberangkatan
- Pelayanan lansia dan disabilitas
- Layanan kesehatan jemaah
- Layanan transportasi udara
Meski hasil penilaian ini tidak masuk dalam angka indeks SKJHI, namun tetap menjadi bahan evaluasi penting yang belum pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Suara Jemaah Jadi Kompas Kebijakan
Dirjen PHU menegaskan bahwa hasil survei ini akan menjadi dasar penting dalam memperkuat kebijakan pelayanan haji yang adaptif terhadap dinamika global, termasuk kebijakan multi syarikah dan digitalisasi penyelenggaraan haji yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.
“Suara jemaah yang tertuang dalam survei ini adalah cermin kebutuhan nyata mereka. Rekomendasi dari survei akan digunakan sebagai kompas untuk memperkuat pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah di masa depan,” tegas Hilman.
Acara publikasi hasil SKJHI turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Agama.
