Kementerian Haji Republik Indonesia (Kemenhaj) mengungkapkan keberhasilan melakukan efisiensi biaya konsumsi jemaah haji tahun 1447 H / 2026 M hingga lebih dari Rp123 miliar. Menariknya, efisiensi tersebut diklaim tidak menurunkan kualitas maupun porsi makanan yang diterima jemaah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Biaya Turun, Porsi Justru Bertambah
Dahnil menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui penyesuaian biaya konsumsi harian jemaah. Dari sebelumnya 40 Saudi Arabia Riyal (SAR) per hari per jemaah, kini ditekan menjadi 36 SAR. Meski demikian, standar gramasi makanan justru mengalami peningkatan.
“Gramasi nasi yang sebelumnya 150 gram ditingkatkan menjadi 170 gram, begitu juga lauk-pauknya. Jadi efisiensi ini tidak mengurangi kualitas layanan konsumsi jemaah,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini membuktikan bahwa pengelolaan anggaran haji masih memiliki ruang optimalisasi tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan kebutuhan dasar jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Kemenhaj Usulkan Insentif untuk ASN
Atas capaian efisiensi tersebut, Dahnil mendorong agar Komisi VIII DPR RI membahas skema insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) Kemenhaj. Ia menilai, insentif penting sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan dana hasil efisiensi.
Menurut Dahnil, selama ini dana efisiensi yang dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kerap berisiko dialihkan ke program-program yang kurang relevan atau tidak berdampak langsung.
“Kami berharap ada pembahasan khusus, terutama dalam Rancangan Undang-Undang Keuangan Haji. Tujuannya agar dana efisiensi tidak dialihkan ke program yang diada-adakan,” tegasnya.
Komitmen Antikorupsi dan Tata Kelola Bersih
Dahnil menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi rente dalam penyelenggaraan haji. Namun, di sisi lain, ia mengakui perlunya solusi kebijakan agar ASN tetap mendapatkan insentif yang layak atas kinerja efisien dan akuntabel.
“Kami ingin tata kelola haji berjalan bersih, transparan, dan profesional. Insentif yang jelas justru bisa menjadi pengaman agar tidak muncul praktik-praktik menyimpang,” pungkasnya.
