Alzam Tour – 11 Juni 2025
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi memulai pembicaraan dengan Pemerintah Arab Saudi terkait evaluasi musim haji 2025 dan persiapan kuota untuk musim haji 2026. Pertemuan ini berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 di Jeddah, antara Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf dan pejabat Kementerian Haji Saudi (kompas.id).
Apa yang Dibahas?
- Kuota Haji 2026 Belum Ditentukan
Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi untuk jemaah Indonesia pasca evaluasi musim 2025 (detik.com, kompas.id). Biasanya penetapan langsung dilakukan setelah musim haji berakhir, namun untuk saat ini masih menunggu hasil negosiasi. - Isu Pemangkasan Kuota hingga 50 %
Ada wacana pemangkasan kuota hingga setengahnya karena beberapa kendala dalam pelaksanaan haji 2025 (kompas.id, detik.com). Hal ini menjadi tantangan baru karena manajemen penyelenggaraan haji Indonesia juga tengah dialihkan dari Kementerian Agama ke BP Haji. - Formasi Gugus Tugas Bersama
Arab Saudi mendorong pembentukan task force gabungan Indonesia–Saudi. Tim ini akan fokus pada verifikasi data kesehatan, kualitas akomodasi, layanan konsumsi, transportasi, hingga pengaturan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (kompas.id).
Fokus Saudi: Kesehatan & Manajemen
Saudi menyoroti pentingnya validitas data kesehatan jemaah. Kepala BP Haji Gus Irfan mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut menekankan urgensi sistem validasi istitha’ah yang lebih ketat (detik.com).
Teguran tajam juga pernah disampaikan:
“Why do you bring people to death here?”
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Saudi atas jemaah yang dinilai tidak siap secara fisik (inilah.com, detik.com).
Rencana Ke Depan
Gus Irfan menyatakan BP Haji siap menindaklanjuti seluruh masukan dan memperkuat sistem. Negosiasi diklaim sengit, namun diharapkan menghasilkan kuota haji Indonesia yang aman dan pelaksanaan yang lebih profesional (detik.com).
Catatan Alzam Tour
- Kuota 2026 belum final, masih tahap negosiasi; potensi pemangkasan perlu diwaspadai.
- Fokus Saudi pada kesehatan dan data validasi jemaah jadi sinyal agar sistem seleksi diperketat.
- Pembentukan gugus tugas bersama bisa menjadi solusi kolaboratif untuk perbaikan tata kelola haji.
