ALZAMTOUR.COM — Pemerintah terus mempercepat proses transisi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan dukungan penuh dari Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, memastikan bahwa proses pemindahan aset dan sumber daya manusia berjalan lancar sesuai regulasi.
“Kemenag sepenuhnya mendukung percepatan peralihan aset dan SDM ke Kemenhaj. Tidak ada hambatan berarti selama aturannya jelas,” ujar Romo Syafi’i dalam keterangan resminya.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan besar menuju penyelenggaraan Haji 2026, yang kini mulai berada di bawah koordinasi penuh Kemenhaj.
🏢 Gedung Kemenag Thamrin Kini Jadi Kantor Kemenhaj
Salah satu perubahan nyata terlihat di Gedung Kemenag Thamrin, Jakarta. Tujuh lantai gedung tersebut — yakni lantai 3, 4, 5, 17, 18, 19, dan 20 — kini resmi digunakan oleh Kemenhaj setelah adanya kesepakatan antara Kemenag, Kemenhaj, dan Kementerian Keuangan.
“Lantai satu digunakan bersama, dan proses relokasi pegawai sedang berjalan. Kita targetkan selesai dalam waktu satu bulan,” jelasnya.
Beberapa pegawai Kemenag akan tetap berada di Thamrin, sementara lainnya akan dipindahkan ke Gedung Kemenag Lapangan Banteng untuk menyesuaikan ruang kerja.
🏨 Asrama Haji Masuk Daftar Aset yang Dialihkan
Selain kantor pusat, asrama haji di berbagai daerah juga masuk dalam daftar aset yang kini dikelola oleh Kemenhaj. Alasannya jelas: fasilitas ini berperan penting dalam persiapan dan pelayanan jemaah haji.
Namun, tidak semua asrama haji merupakan milik Kemenag. Sebagian besar masih berstatus milik pemerintah daerah, sehingga proses koordinasi lanjutan akan dilakukan langsung oleh Kemenhaj setelah serah terima aset selesai.
🏥 Status RS Haji Jakarta Sudah Resmi Jadi Milik UIN
Untuk Rumah Sakit Haji Jakarta, status kepemilikannya kini telah berpindah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semua urusan administrasi, aset, dan keuangan sudah atas nama universitas tersebut.
“Area parkir tetap digunakan bersama antara pihak UIN dan asrama haji, terutama saat musim haji,” jelas Romo Syafi’i.
Ia juga menegaskan bahwa urusan teknis seperti pembangunan pagar dan pembagian akses kawasan menjadi tanggung jawab UIN, sementara Kemenag siap membantu jika dibutuhkan.
🤝 Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Dalam proses transisi ini, Wamenag juga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, Dirjen Bimas Islam, serta Kepala Biro Umum Kemenag. Pembahasan mencakup detail pengelolaan aset, distribusi SDM, dan kesiapan infrastruktur.
Dengan sinergi antara Kemenag, Kemenhaj, dan Kemenkeu, peralihan aset strategis diharapkan rampung tepat waktu. Hal ini menjadi fondasi penting agar pelaksanaan Haji 2026 berjalan tanpa hambatan, sekaligus menandai era baru pengelolaan haji dan umrah di Indonesia.
🕋 Kesimpulan:
Langkah pemindahan aset ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola haji dan umrah. Dengan adanya Kemenhaj, sistem penyelenggaraan ibadah diharapkan menjadi lebih profesional, efisien, dan terintegrasi.
