Riyadh — Menteri Urusan Perkotaan, Pedesaan, dan Perumahan Arab Saudi, Majid Al-Hogail, resmi mengumumkan penetapan zona geografis untuk penerapan pajak lahan kosong (white land fees) di Riyadh. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mengatur pasar properti sekaligus mendorong pembangunan kota yang lebih seimbang, sejalan dengan arahan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Skema Pajak Lahan Kosong
Dalam aturan baru ini, lahan kosong akan dikenakan biaya tahunan berdasarkan lima tingkatan prioritas:
- Zona Prioritas 1: 10% dari nilai lahan
- Zona Prioritas 2: 7,5% dari nilai lahan
- Zona Prioritas 3: 5% dari nilai lahan
- Zona Prioritas 4: 2,5% dari nilai lahan
- Di luar zona prioritas: bebas biaya, namun tetap dihitung dalam total kepemilikan lahan kosong di Riyadh
Aturan ini berlaku untuk semua jenis lahan yang berada dalam peta batas kota resmi, dengan syarat minimal luas 5.000 meter persegi — baik berupa satu bidang maupun gabungan kepemilikan dalam satu kota.
Komite Penilai Khusus
Pemerintah akan membentuk komite teknis khusus yang terdiri dari penilai bersertifikat di bawah Otoritas Penilai Terakreditasi Saudi. Komite ini bertugas menilai harga lahan sekaligus menentukan tenggat waktu pengembangan properti. Masa jabatan anggota komite berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang.
Evaluasi Tahunan
Kementerian juga diwajibkan melakukan review tahunan terhadap ketersediaan lahan, unit perumahan, aktivitas pasar, harga, serta indikasi praktik monopoli. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan pajak lahan bisa diterapkan, disesuaikan, atau ditangguhkan sesuai dengan prioritas pembangunan kota.
Al-Hogail menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan pasokan properti di Riyadh.
- Menciptakan keseimbangan pasar real estat.
- Membuka peluang baru bagi pemilik lahan dan pengembang.
Dengan penerapan zona pajak lahan ini, Arab Saudi berharap dapat mempercepat pertumbuhan pasar perumahan dan mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Sumber: saudigazette.com.sa
