Isu penghitungan kerugian negara dalam ekosistem bisnis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjadi sorotan dalam sidang perkara dugaan penyimpangan penetapan kuota haji. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa margin keuntungan yang diperoleh biro travel haji khusus dari penjualan paket perjalanan ibadah yang telah disepakati jemaah tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
Pandangan hukum tersebut disampaikan oleh Wa Ode Nur Zainab, kuasa hukum mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Bisnis B-to-C Berdasar Kesepakatan Layanan
Wa Ode menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji khusus berbasis pada skema bisnis kesepakatan (privat contract) antara pihak travel (PIHK) dengan jemaah. Setiap agen travel menawarkan variasi harga dan paket fasilitas yang beragam—mulai dari kelas reguler, bisnis, hingga premium.
“Ketika travel menawarkan paket tertentu dan jemaah menyetujui harga serta fasilitas di dalamnya, maka margin keuntungan yang didapat travel adalah bagian dari keuntungan usaha yang sah. Sangat tidak beralasan secara hukum jika keuntungan sah itu dibolak-balik dianggap kerugian negara,” papar Wa Ode.
Pembeda Antara Keuntungan Usaha dan Wanprestasi
Dalam tinjauan hukum, batas krusial yang menentukan adanya tindak pidana atau penipuan terletak pada pemenuhan janji layanan:
- Keuntungan Sah: Pihak travel memberikan fasilitas (hotel, pesawat, konsumsi, pembimbing) sesuai janji kontrak, dan jemaah berangkat serta beribadah dengan baik.
- Bentuk Pelanggaran/Wanprestasi: Jemaah membayar paket first class atau bisnis, namun diberikan fasilitas kelas ekonomi, atau jemaah tidak diberangkatkan sama sekali.
Sumber Dana Haji Khusus Bukan dari APBN
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan landasan penghitungan kerugian negara yang bersumber dari setoran mandiri masyarakat (dana jemaah), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penggunaan dana jemaah untuk biaya akomodasi dan operasional haji khusus merupakan bentuk penguasaan aset pihak lain yang memiliki kepemilikan transparan. Oleh karena itu, penilaian terhadap aktivitas usaha travel haji khusus harus mempertimbangkan dasar transaksi komersial, akad kesepakatan layanan, serta kepastian pemenuhan hak-hak jemaah.
Kepastian Fasilitas dan Layanan Transparan Bersama PT. Alzam Amanah Baitullah
Mengutamakan kejujuran, kepastian jadwal, serta keterbukaan informasi fasilitas adalah komitmen utama kami dalam mendampingi perjalanan ibadah Umrah dan Haji Khusus Anda.
Percayakan perjalanan suci Anda dan keluarga kepada travel yang berizin resmi dan profesional. Dapatkan konsultasi pendaftaran serta informasi paket terbaru via WhatsApp Customer Service di 081222876800.