ALZAMTOUR — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperketat kualitas petugas haji mulai musim 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa petugas tidak boleh menjadikan penugasan sebagai jalan pintas untuk berhaji, melainkan harus benar-benar fokus pada pelayanan jemaah.
Dalam wawancara di program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Rabu (26/11/2025), Dahnil menjelaskan bahwa pembekalan petugas akan dilaksanakan dengan sistem barak dan berlangsung selama tiga pekan.
“Nanti masuk barak, dilatih sekitar tiga minggu. Mulai dari kesiapan fisik, dasar bahasa Arab, hingga fikih haji. Kami ingin mereka benar-benar siap bertugas, dan tidak ada lagi yang hanya numpang berhaji,” tegasnya.
Ia kembali mengulangi poin tersebut untuk menegaskan keseriusan pemerintah.
“Petugas harus menjalankan tugas sebagai pelayan jemaah, bukan sebagai jamaah haji.”
Kuota Haji 2026 Sudah Ditetapkan, Fokus Layanan Semakin Dipertajam
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kuota haji reguler 2026 ditetapkan sebanyak 203.320 jemaah. Kuota tersebut mencakup prioritas lanjut usia, pembimbing ibadah, serta petugas daerah.
Irfan merinci:
- Kuota lansia prioritas: 10.166 orang
- Pembimbing ibadah (ketua kloter & KBIHU): 685 orang
- Petugas haji daerah: 150 orang
Pertemuan tersebut juga membahas pelunasan biaya haji, kesehatan jemaah, hingga finalisasi struktur petugas.
Seleksi Berlapis: Daerah → Pusat → Administrasi di Saudi
Dahnil menjelaskan bahwa seleksi petugas dilakukan melalui beberapa tahapan. Mulai dari seleksi tingkat daerah, dilanjutkan dengan seleksi pusat, hingga proses administrasi akhir di Arab Saudi.
Setelah lolos, seluruh petugas wajib masuk program pelatihan intensif selama tiga minggu.
Materi yang diberikan meliputi:
- Latihan fisik
- Bahasa Arab dasar
- Fikih haji
- Pembekalan teknis pelayanan jemaah
Dahnil juga menepis isu bahwa pelatihan dilakukan di fasilitas militer.
“Ini bukan barak tentara, tapi asrama haji. Fokusnya tetap pelatihan, bukan pembinaan militer.”
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Lagi Petugas ‘Titipan’
Pernyataan Wamenhaj ini sekaligus menjadi respons atas temuan Timwas Haji DPR RI sebelumnya, yang menilai sebagian Petugas Haji Daerah (PHD) hanya “ikut berhaji” tanpa menjalankan tugas, karena dipilih berdasarkan kedekatan politik atau relasi pribadi.
Dengan aturan baru dan sistem seleksi yang lebih ketat, pemerintah memastikan bahwa mulai Haji 2026, petugas yang tidak bekerja optimal tidak akan diberi ruang lagi.
