Langkah awal Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, dalam membenahi lembaganya menunjukkan keseriusan tinggi. Pada Jumat (2/10/2025), ia mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan — bukan untuk dimintai keterangan, melainkan memastikan jajarannya bersih sejak awal.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Irfan mengambil langkah berani dengan menyerahkan 200 nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah kepada KPK untuk dilakukan tracing.
“Kami menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracing supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ungkapnya.
Menurut Gus Irfan, inisiatif ini adalah bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan arahan Presiden. Ia menjelaskan, pihaknya meminta pendampingan langsung dari KPK agar seluruh proses bisnis dan pengelolaan haji dilakukan secara benar.
“Kami ingin memastikan semua proses sesuai aturan, seperti amanat Presiden bahwa penyelenggaraan haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,” tegasnya.
💡 KPK Apresiasi Langkah Kemenhaj
Pihak KPK pun menyambut positif langkah terbuka tersebut. Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyebut audiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.
“KPK sudah pernah melakukan kajian dan penyelidikan terkait kegiatan haji. Harapannya, ke depan pengelolaan jamaah haji makin baik dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Cahya menegaskan bahwa KPK akan mendukung penuh langkah pencegahan korupsi di lingkungan Kemenhaj. Dalam waktu dekat, lembaganya juga akan memberikan pembekalan dan sosialisasi antikorupsi bagi para pejabat baru.
“Kami akan terus mengingatkan bahwa tugas ini dibiayai oleh negara. Tidak boleh menerima hal-hal yang tidak sah dalam pelaksanaannya,” tambahnya.
🔎 Arah Baru Kementerian Haji dan Umrah
Langkah Kemenhaj menggandeng KPK ini muncul di tengah proses pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024 yang masih berjalan. KPK mencatat, kerugian negara dari kasus tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun, dengan sejumlah aset seperti uang, rumah, dan kendaraan telah disita.
Dengan latar belakang itu, keputusan Gus Irfan untuk menyerahkan data 200 calon pejabat ke KPK menjadi simbol arah baru Kementerian Haji dan Umrah — lembaga yang bertekad bersih, transparan, dan bebas korupsi sejak awal.
