Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses tender layanan haji tahun 2026 berjalan bersih, transparan, dan bebas intervensi. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya isu tentang dugaan praktik mafia dalam pemilihan penyedia layanan haji.
Menurut Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, seluruh mekanisme bidding dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit, dengan melibatkan berbagai unsur pengawasan internal maupun eksternal.
“Proses pemilihan penyedia layanan di Mekkah dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, berkeadilan, dan akuntabel,” ujar Ichsan, Sabtu (25/10/2025).
🔍 Proses Terbuka dan Tanpa Campur Tangan
Ichsan mengakui bahwa di masa lalu tender haji kerap diwarnai intervensi dari berbagai pihak. Namun, untuk tahun 2026, Kemenhaj memastikan semua tahapan berlangsung steril dari pengaruh siapa pun.
“Tahun ini kami pastikan proses berjalan murni sesuai aturan, tanpa campur tangan pihak luar,” tegasnya.
Kemenhaj juga menyesuaikan seluruh mekanisme dengan regulasi lokal Arab Saudi, agar hasil seleksi penyedia layanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan jamaah Indonesia.
⚖️ Gus Irfan Tantang Pihak yang Punya Bukti
Menanggapi isu “mafia haji”, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap laporan bila ada bukti valid terkait dugaan pelanggaran.
“Kalau memang punya data, sampaikan ke KPK atau Kejaksaan. Jangan hanya jadi isu di media sosial,” kata Gus Irfan.
Ia memastikan bahwa penunjukan Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guests sebagai pemenang tender telah sesuai prosedur resmi.
Soal isu keterlibatan Amin Indragiri, Gus Irfan menegaskan,
“Tidak ada intervensi, tidak ada cashback, tidak ada fee. Kalau ada keuntungan, wujudkan dalam bentuk pelayanan terbaik untuk jamaah.”
🕌 Imbauan untuk Media: Utamakan Akurasi dan Keseimbangan
Kemenhaj juga meminta seluruh pihak, terutama media, agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami berharap rekan-rekan media menjaga akurasi dan keseimbangan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” kata Ichsan.
Dengan sistem tender yang semakin terbuka dan terawasi, Kemenhaj yakin bahwa pelaksanaan haji 2026 akan lebih tertib, profesional, dan bebas dari kepentingan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji Indonesia.
