Pemerintah Arab Saudi kembali memperketat regulasi penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada sektor transportasi jemaah. Aturan baru yang disiapkan untuk musim haji 1447 H/2026 M ini memuat sanksi tegas bagi operator transportasi yang melanggar ketentuan, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin usaha secara permanen.
Kebijakan tersebut disusun oleh Royal Commission for Makkah and the Holy Sites sebagai upaya meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan jutaan jemaah yang setiap tahun memadati Makkah dan kawasan suci sekitarnya. Otoritas Saudi menegaskan bahwa pelanggaran operasional transportasi haji tidak lagi dianggap sebagai kesalahan ringan.
Denda hingga Rp400 Jutaan dan Larangan Operasional
Dalam rancangan regulasi terbaru, pelanggaran transportasi haji dapat dikenai denda mulai dari SR150 hingga SR100.000, atau setara dengan Rp400 jutaan. Selain sanksi finansial, operator yang terbukti melanggar juga dapat dijatuhi larangan terlibat dalam operasional haji selama satu hingga tiga musim.
Untuk pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan jemaah atau mengganggu kelancaran ibadah, pemerintah Saudi tak segan mencabut izin operasional secara permanen. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa profesionalisme dan kepatuhan adalah syarat mutlak dalam layanan transportasi haji.
Transportasi Wajib Berizin Resmi
Regulasi ini menegaskan bahwa tidak satu pun layanan transportasi haji boleh beroperasi tanpa izin resmi. Setiap perusahaan diwajibkan mendaftar melalui pusat pemanduan transportasi jemaah dengan menyertakan data lengkap, termasuk jumlah armada bus dan kesiapan operasional.
Pendaftaran partisipasi dibuka setiap tahun mulai 1 Jumada al-Tsani dan berlangsung selama 60 hari. Seluruh permohonan harus diajukan secara elektronik melalui lembaga resmi yang ditunjuk. Batas akhir penyerahan dokumen ditetapkan paling lambat 15 Syawal, dengan kemungkinan perpanjangan hingga akhir bulan Syawal apabila diperlukan.
Bus Rusak Wajib Diganti Maksimal Satu Jam
Ketentuan darurat juga diatur secara ketat. Operator transportasi haji wajib menyediakan kendaraan pengganti jika terjadi kerusakan bus saat beroperasi. Batas waktu penggantian ditetapkan maksimal satu jam untuk wilayah dalam kota dan sekitarnya, serta dua jam untuk area di luar kota.
Apabila operator gagal memenuhi ketentuan tersebut, otoritas Saudi akan menyediakan armada pengganti sesuai standar, sementara seluruh biaya akan dibebankan kepada perusahaan yang lalai. Selain itu, setiap operator diwajibkan menyiapkan teknisi berpengalaman dan berkualifikasi guna memastikan armada selalu dalam kondisi laik jalan.
Transportasi Haji Jadi Layanan Prioritas
Dengan regulasi ini, Arab Saudi menegaskan bahwa transportasi haji merupakan layanan vital yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah. Pengelola transportasi dituntut bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah.
Pengetatan aturan ini diharapkan dapat meminimalkan gangguan operasional serta memastikan mobilitas jemaah berjalan aman dan tertib sepanjang musim haji 2026.
