ALZAMTOUR.COM – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan amanah besar Presiden RI yang harus dibuktikan manfaatnya bagi umat dan bangsa.
Menurut Gus Irfan, keberadaan Kemenhaj tidak boleh hanya menjadi lembaga formalitas. Kemenhaj harus mampu menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.
“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” tegas Gus Irfan dalam acara Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
💡 Nilai Utama Pelayanan Kemenhaj
Dalam arahannya, Gus Irfan menyampaikan lima nilai utama pelayanan Kemenhaj, yaitu Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah. Ia menegaskan pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apa pun.
“Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
🏥 Fokus pada Kesehatan Jemaah dan Layanan Publik
Gus Irfan juga menyoroti isu kesehatan jemaah haji yang menjadi perhatian utama pada tahun 2025, terutama dalam hal istithaah kesehatan. Ia meminta sinergi kuat dari pusat hingga daerah agar tak ada lagi penyimpangan.
Selain fokus pada pelayanan ibadah, Gus Irfan menilai penyelenggaraan haji juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.
“Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” jelasnya.
🕋 Penguatan Layanan dan Transparansi Keuangan
Kemenhaj juga tengah memproses pembangunan Kampung Haji sebagai pusat layanan dan pemberdayaan masyarakat. Gus Irfan mengingatkan bahwa dana penyelenggaraan haji mencapai Rp20 triliun, sehingga pengelolaannya harus amanah, transparan, dan diawasi ketat.
Ia juga menekankan peran penting KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) untuk memastikan bimbingan jemaah yang tulus, profesional, dan bersih dari praktik menyimpang.
“KBIHU berperan dalam membimbing jemaah, namun di sisi lain harus memastikan pelayanan yang tulus, bersih, dan profesional,” tandasnya.
Dengan komitmen dan ketulusan, Gus Irfan optimistis Kemenhaj akan mampu mewujudkan penyelenggaraan haji yang sukses secara teknis dan bermakna secara spiritual serta nasional.
